Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Kabupaten Tanah Bumbu dan TIM PORA Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu bertempat di Hotel Ebony, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Kamis (25/03/2021). Rapat Koordinasi TIM PORA mengusung Tema “Strategi Penguatan Pengawasan Orang Asing pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru”.


Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Teodorus Simarmata dalam sambutannya mengatakan "bahwa Rapat TIM PORA yang diselenggarakan hari ini pada dasarnya tidak lain adalah pemenuhan amanat konstitusi negara yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

 “Untuk dapat menjawab persoalan Orang Asing yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin khususnya Kabupaten Tanah Bumbu sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga, instansi pemerintah dan peran masyarakat. Masalah Orang Asing bukan hanya menjadi tugas Imigrasi saja akan tetapi masalah ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk mencari solusi terbaik di dalam Pengawasan Orang Asing”, ungkap Teodorus.

Rapat TIM PORA dibuka oleh Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum, H. Riduan mewakili Bupati Tanah Bumbu. Dalam sambutannya, H. Riduan menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi TIM PORA ini merupakan bentuk koordinasi agar dapat melaksanakan tugas pengawasan Orang Asing di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara optimal. “Saya berharap TIM PORA Kabupaten Tanah Bumbu untuk terus berupaya melakukan kinerja yang optimal dan tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan sinergitas pengawasan orang asing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid -19.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, I Gusti Bagus M. Ibrahiem yang menjadi Narasumber dalam rapat tersebut menyampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dimana Permenkumham tersebut merupakan kebijakan strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Adapun beberapa poin yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 diantaranya, penerapan pembatasan Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan kriteria pengecualian, memberikan kejelasan status terhadap Orang Asing dengan status stranded di wilayah Indonesia, dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selanjutnya dijelaskan juga beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan Orang Asing yaitu :

1. Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

2. Penguatan Koordinasi dan Sinergitas antar intansi;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat;

4. Membangun kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum;

5. Pengamanan orang asing diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

 

Tujuan dari penguatan pengawasan Orang Asing adalah untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban negara, lanjut Gusti.

 

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan layanan izin tinggal keimigrasian dalam bentuk stiker izin tinggal. Tujuannya adalah agar pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan dalam rangka pengawasan keimigrasian, tutup Gusti.