Batulicin – Dalam rangka mendukung program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin menggelar kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat pada Senin, 27 April 2026.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Imigrasi Batulicin terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kepada publik. Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta konsultasi kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi hari. Warga yang hadir memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Kepala Urusan Kepegawaian, Aria Marwan Putra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan keimigrasian, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang berdampak langsung.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan manfaat nyata. Kesehatan merupakan hal mendasar yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta memperkuat citra Imigrasi sebagai instansi yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tanah Bumbu – Dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi keimigrasian sekaligus pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin melaksanakan kegiatan Desa Binaan Imigrasi di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Jumat (24/04/2026).

Kegiatan yang bertempat di Kantor Desa Kersik Putih tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, Kapolsek Batulicin, Kepala Desa Kersik Putih beserta jajaran perangkat desa, Ketua BPD Desa Kersik Putih, seluruh Ketua RT, serta tokoh masyarakat Desa Kersik Putih. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu keimigrasian yang kian berkembang.

Melalui program Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Batulicin memberikan edukasi terkait prosedur keimigrasian, pentingnya penggunaan dokumen perjalanan yang sah, serta bahaya dan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat diharapkan mampu mengenali indikasi awal terjadinya TPPO, sehingga dapat melakukan langkah pencegahan sejak dini.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri yang tidak jelas prosedurnya. Pastikan seluruh dokumen dan proses dilakukan secara resmi agar terhindar dari praktik perdagangan orang,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, beliau juga secara resmi membuka kegiatan serta meresmikan Desa Binaan Imigrasi Kersik Putih melalui prosesi penarikan plakat Desa Binaan Imigrasi yang dipasang di depan Kantor Desa Kersik Putih sebagai simbol komitmen bersama dalam upaya pencegahan TPPO dan peningkatan kesadaran keimigrasian di tingkat desa.

Kepala Desa Kersik Putih menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi langkah proaktif Imigrasi Batulicin dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran warga, khususnya dalam menghadapi risiko penipuan berkedok penempatan kerja ke luar negeri.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Desa Kersik Putih dapat menjadi contoh desa yang sadar dan peduli terhadap isu keimigrasian, serta mampu berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan TPPO di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin melaksanakan kunjungan ke Kantor Bupati Tanah Bumbu dalam rangka pembahasan penyusunan Nota Kesepakatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tanah Bumbu bersama instansi vertikal, yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026, bertempat di Ruang Rapat 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tanah Bumbu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, serta instansi vertikal yang akan menjadi tenant atau penyedia layanan di MPP. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Kantor Imigrasi Batulicin disambut oleh Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Tanah Bumbu, Ibu Yuri, selaku penanggung jawab MPP.

Rapat dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) DPMPTSP Tanah Bumbu, Bapak Bryan Ajisoko, dan dilanjutkan dengan pembahasan draf Nota Kesepakatan MPP yang dipandu oleh Ibu Tika selaku moderator. Pembahasan berlangsung secara aktif dengan melibatkan berbagai instansi guna menyempurnakan substansi Nota Kesepakatan sebagai dasar pelaksanaan layanan di MPP.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu instansi vertikal, yaitu BPOM, mengusulkan agar Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama guna mengatur lebih rinci terkait teknis pelayanan. Menanggapi hal tersebut, pihak MPP menyampaikan bahwa Nota Kesepakatan telah cukup sebagai dasar hukum pelaksanaan layanan, sementara rincian teknis masing-masing instansi akan dituangkan dalam rencana kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pada kesempatan yang sama, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Namun demikian, keikutsertaan dalam Nota Kesepakatan tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan.

Kegiatan pembahasan draf Nota Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan integrasi layanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui Mal Pelayanan Publik Tanah Bumbu. Rapat kemudian ditutup oleh moderator setelah seluruh agenda pembahasan selesai dilaksanakan.

Banjarmasin – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dengan jajaran instansi keimigrasian di daerah.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pendalaman yang dilakukan oleh Komisi XII DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait, khususnya dalam bidang keimigrasian. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam rangkaian kegiatan, dilaksanakan diskusi dan koordinasi antara Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang membahas berbagai isu strategis, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan keimigrasian, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara lembaga legislatif dan instansi pelaksana guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kehadiran Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian secara profesional. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kesiapan dalam berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.